Semarang Rp 2.810.025 & Pemalang Rp 1.926.000 Daftar UMK 35 Kota/Kabupaten di Jateng 2021

Berikut daftar lengkap besaran UMK terbaru 2021 di 35 Kota/Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ini ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020. Berdasar informasi yang dikutip dari , upah minumum Kota Semarang yakni Rp 2.810.025.

Sementara upah minumum di Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 2.084.155,14; Kab Pemalang Rp 1.926.000; Kota Tegal Rp 1.982.750; Kab Tegal Rp 1.958.000; dan Kab Brebes Rp 1.866.722,90. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah daftar Upah Minimum 35 Kota Kabupaten, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020: 1. Kota Semarang Rp 2.810.025

2. Kabupaten Demak Rp 2.511.526 3. Kabupaten Kendal Rp 2.335.735 4. Kabupaten Semarang Rp 2.302.797,59

5. Kota Salatiga Rp 2.101.457,14 6. Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000 7. Kabupaten Blora Rp 1.894.000

8. Kabupaten Kudus Rp 2.290.995,33 9. Kabupaten Jepara Rp 2.107.000 10. Kabupaten Pati Rp 1.953.000

11. Kabupaten Rembang Rp 1.861.000 12. Kabupaten Boyolali Rp 2.000.000 13. Kota Surakarta Rp 2.013.810

14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.986.450 15. Kabupaten Sragen Rp 1.829.500 16. Kabupaten Karanganyar Rp 2.054.040

17. Kabupaten Wonogiri Rp 1.827.000 18. Kabupaten Klaten Rp 2.011.514,91 19. Kota Magelang Rp 1.914.000

20. Kabupaten Magelang Rp 2.075.000 21. Kabupaten Purworejo Rp 1.905.400 22. Kabupaten Temanggung Rp 1.885.000

23. Kabupaten Wonosobo Rp 1.920.000 24. Kabupaten Kebumen Rp 1.895.000 25. Kabupaten Banyumas Rp 1.970.000

26. Kabupaten Cilacap Rp 2.228.904 27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.805.000 28. Kabupaten Purbalingga Rp 1.988.000

29. Kabupaten Batang Rp 2.129.117 30. Kota Pekalongan Rp 2.139.754 31. Kabupaten Pekalongan Rp 2.084.155,14

32. Kabupaten Pemalang Rp 1.926.000 33. Kota Tegal Rp 1.982.750 34. Kabupaten Tegal Rp 1.958.000

35. Kabupaten Brebes Rp 1.866.722,90 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen. Ganjar menjelaskan kenaikan upah minimum itu telah tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 20 November Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

"Keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ganjar ditemui usai mengunjungi posko pengungsian di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Magelang, Sabtu (21/11/2020), dikutip dari Jatengprov.go.id . Ganjar menjelaskan, dalam mengajukan rekomendasi terkait upah minimum, bupati/ wali kota tentunya mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dan masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing masing. "Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen sampai dengan 3,68 persen sesuai dengan hasil hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota dan rekomendasi bupati/ wali kota masing masing daerah," katanya.

Ganjar menyatakan keputusan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2021, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan. Artinya, lanjut Ganjar, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan ini mulai 1 Januari 2021. Gubernur menyampaikan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

"Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan," tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *