Rano Karno Bantah Terima Uang, Jaksa KPK: Kami Punya Saksi yang Menerangkan Pemberian Itu Ada

Roy Riady, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan eks Wakil Gubernur Banten Rano Karno berhak membantah menerima uang dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama. Namun, kata dia, JPU pada KPK mempunyai bukti bukti yang memperkuat bintang film "Si Doel Anak Sekolahan" itu menerima aliran uang dari Wawan yang disinyalir terkait kasus korupsi pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD dan APBD P Tahun Anggaran 2012. "Itu kan hak dia, tetapi kan kami punya saksi lain yang menerangkan bahwasanya pemberian itu ada ke Pak Rano Karno," kata Roy Riady, ditemui setelah persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/2/2020).

Dalam persidangan pada Senin ini, Rano Karno mengaku pernah menerima uang sekitar Rp 7,5 miliar dari Wawan. Uang itu untuk keperluan kaos dan atribut kampanye di Pilkada 2011. Sementara itu, saksi Yayah Rodiah, staf PT Bali Pacific Pragama mengaku pernah beberapa kali mengeluarkan uang untuk Rano Karno.

Salah satunya senilai Rp 3,7 miliar pernah diantar ke rumah Rano Karno. "Kalau dari keterangan Pak Rano dan Bu Yahyah dan bukti kwitansi, memang pemberian itu di massa kampanye memang. Artinya ada duit dari PT BPP itu, kepentingannya untuk Atut (mantan Gubernur Banten Ratu Atut, red) dan Rano. Kan dakwaan kita seperti juga," tambahnya. Untuk diketahui, Rano Karno disebut menerima uang tunai senilai Rp 700 juta dari kasus korupsi pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD dan APBD P Tahun Anggaran 2012.

Selain itu, mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja mengungkapkan pernah memberikan uang Rp 1,5 Miliar kepada Rano Karno melalui ajudannya yang bernama Yadi. Namun, Rano membantah penerimaan uang itu. Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengaku pernah menerima bantuan dana dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama, sekitar Rp 7,5 Miliar.

Hal ini diakui aktor film itu saat memberikan keterangan untuk terdakwa Wawan terkait kasus korupsi pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD dan APBD P Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Senin (24/2/2020). Penerimaan uang senilai Rp 7,5 Miliar itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan kepada kakak dari artis Suti Karno tersebut. "Ada nggak saudara terima uang bersumber dari Pak Wawan?" tanya jaksa kepada Rano.

Rano menjelaskan ada uang senilai Rp 7,5 Miliar dari Wawan. "Tidak, Pak. Tahu ada sumber dari Pak Wawan itu saat musim kampanye, beliau bilang kita harus kuasai Tangerang Raya. Itu untuk kepentingan pilkada di tahun 2011," kata Rano. Menurut Rano uang itu untuk keperluan kaos dan atribut kampanye di Pilkada 2011.

"Saya ndak tahu berapa laporannya, cuma yang saya tahu Rp 7,5 miliar, Pak, itu ada dalam bentuk kaos, atribut, saya tahu itu sumbernya dari Pak Wawan tapi saya nggak pernah minta ke Pak Wawan," ujar Rano. Setelah persidangan, Rano menegaskan pemberian uang itu untuk kepentingan Pilkada. "Tentang Rp 7,5 miliar tadi saya sudah jelaskan itu adalah untuk kampanye. Pada waktu itu dibutuhkan anggaran. Tentu kalau provinsi itu cukup besar ya, jadi artinya itu yang bisa saya sampaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, Rano Karno disebut menerima uang tunai senilai Rp 700 juta dari kasus korupsi pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD dan APBD P Tahun Anggaran 2012. Selain itu, mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja mengungkapkan pernah memberikan uang Rp 1,5 Miliar kepada Rano Karno melalui ajudannya yang bernama Yadi. Namun, Rano membantah penerimaan uang itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *